[Tempo Interaktif] - Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta pemerintah bisa menerima kritik yang ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin partai. "Saya minta pemerintahan ini, tanpa rasa jengkel bisa menerima krtitik saya yang keras," katanya dalam temu wicara di desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (20/11).
Di hadapan sekitar 10 ribu massa, Megawati mengatakan kedatangannya melalui perjalanan yang ia lakukan sejak 18 hingga 22 November ini adalah untuk mengetahui apakah prediksinya selama ini tepat. “Apakah berbagai kesulitan dapat diatasi?”
Berbicara di atas panggung sepanjang 20 meter dengan tenda megah berwarna merah putih, Mega mengaku prihatin atas keadaan saat ini. Ia bercerita, awal bulan ini ia memenuhi undangan tiga presiden dari Tunisia, Libya, dan Aljazair. Dari hasil kunjungan dalam simposium ketiga negara itu, ia mengetahui keadaan mereka jauh lebih pesat dari Indonesia. Padahal, di masa lalu mereka sangat terbelakang.
Menurutnya, jika pemerintahan dari tingkat pusat hingga jajaran yang paling bawah tidak berjuang, maka akan sullit untuk bangkit. Ia menegaskan bahwa perjalanannya ini tidak dalam rangka kampanye. Sebagai ketua umum partai, katanya, ia memiliki warga yang pernah mendukungnya pada pemilu 2004 lalu. Ia mengatakan kedatangnya adalah untuk melihat kehidupan pendukungnya. [Selasa, 20 November 2007]
Selasa, 20 November 2007
Senin, 12 November 2007
Megawati Akan Keliling Pulau Jawa
[Tempo Interaktif] - Ketua Umum PDI Perjuangan akan melakukan tur politik keliling Pulau Jawa mulai 19 November. Dalam sehari Megawati diperkirakan akan singgah di tiga sampai empat kota. Tahap pertama, Megawati akan mengunjungi 20 kota mulai dari Subang, Jawa Barat hingga Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, kegiatan yang diberi tajuk "Mega Menyapa Rakyat" itu bertujuan untuk mendengarkan langsung problem yang dirasakan rakyat selama tiga tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. "Ibu akan langsung mendengar keluhan masyarakat. Tidak ada seremonial, tidak akan melibatkan pejabat di daerah juga tidak akan ke pengurus partai di daerah. Ibu ingin mengunjungi pasar-pasar, bertemu langsung dengan petani dan sebagainya," kata Tjahjo.
Dari tur keliling Jawa itu, dia melanjutkan, partai akan memetakan permasalahan dan langkah-langkah strategis menghadapi pemilu 2009. (Senin : 12/11/2007)
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, kegiatan yang diberi tajuk "Mega Menyapa Rakyat" itu bertujuan untuk mendengarkan langsung problem yang dirasakan rakyat selama tiga tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. "Ibu akan langsung mendengar keluhan masyarakat. Tidak ada seremonial, tidak akan melibatkan pejabat di daerah juga tidak akan ke pengurus partai di daerah. Ibu ingin mengunjungi pasar-pasar, bertemu langsung dengan petani dan sebagainya," kata Tjahjo.
Dari tur keliling Jawa itu, dia melanjutkan, partai akan memetakan permasalahan dan langkah-langkah strategis menghadapi pemilu 2009. (Senin : 12/11/2007)
Jumat, 09 November 2007
Megawati Tidak Terlibat Kasus VLCC
[Suara Pembaruan] - Permintaan mantan Komisaris Utama Pertamina Laksamana Sukardi agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus penjualan dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC), dinilai tidak masuk akal dan tendensius. Sebab, kasus itu merupakan masalah perseorangan dan tidak ada hubungannya dengan kedudukan Laksamana sebagai menteri pada periode pemerintahan Megawati.
Demikian penegasan Sekretaris Jenderal PDI-P, Pramono Anung di Jakarta, Jumat (9/11) pagi. "Laksamana tidak menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Negara BUMN. Dalam kasus itu, dia menggunakan otoritasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina," papar Pramono. Pramono menjelaskan, jika memang Megawati menyetujui penjualan VLCC tersebut, seharusnya ada keputusan tertulis dalam sidang kabinet.
Sebelumnya, Laksamana Sukardi, melalui kuasa hukumnya dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia, RO Tambunan dan Petrus Selestinus, meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji, agar memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Menteri Keuangan, Boediono, dalam kasus VLCC. "Kemarin, Kamis (8/11), kita sudah menyerahkan surat permintaan itu kepada Jaksa Agung," kata Petrus. (Jumat : 9/11/2007)
Megawati Tidak Ada Kaitan Dengan Kasus VLCC
[Tempo Interaktif] - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman mengatakan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak ada kaitannya dengan kasus penjualan dua unit tanker Pertamina. "Sampai detik ini tidak ada kaitan," kata Kemas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jum'at (9/11).
Dia menjelaskan, hingga kini pemeriksaan kasus tersebut belum final. Namun, Kemas mengatakan, siapa saja yang ada kaitannya dengan perkara ini akan dipanggil untuk
dimintai keterangan. "Kita akan memproses perkara ini secara profesional," katanya.
Sebelumnya, salah satu tersangkanya kasus ini, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengatakan dirinya mendapatkan pelimpahan
wewenang Menteri Keuangan dari presiden pada saat itu untuk pengalihan aset perusahaan milik negara. "Kita adalah pembantu presiden yang mana peralihan wewenang dilakukan oleh presiden," kata Laksamana sebelum memasuki Gedung Bundar Kejaksaan Agung.
Pelimpahan wewenang itu, kata dia, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 tentang Peangalihan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham dalam perusahaan milik negara sekaligus untuk mengalihkan aktiva jual beli aset perusahaan negara.
Saat ditanya tentang pemeriksaan terhadap dua tersangka lainnya, yakni mantan Direktur Utama Pertamina Arifin Nawawi dan mantan Direktur Keuangan Alfred H
Rohimone, Kemas mengatakan, "Senin (12/11) agendanya." (Jumat : 9/11/2007)
Dia menjelaskan, hingga kini pemeriksaan kasus tersebut belum final. Namun, Kemas mengatakan, siapa saja yang ada kaitannya dengan perkara ini akan dipanggil untuk
dimintai keterangan. "Kita akan memproses perkara ini secara profesional," katanya.
Sebelumnya, salah satu tersangkanya kasus ini, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengatakan dirinya mendapatkan pelimpahan
wewenang Menteri Keuangan dari presiden pada saat itu untuk pengalihan aset perusahaan milik negara. "Kita adalah pembantu presiden yang mana peralihan wewenang dilakukan oleh presiden," kata Laksamana sebelum memasuki Gedung Bundar Kejaksaan Agung.
Pelimpahan wewenang itu, kata dia, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 tentang Peangalihan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham dalam perusahaan milik negara sekaligus untuk mengalihkan aktiva jual beli aset perusahaan negara.
Saat ditanya tentang pemeriksaan terhadap dua tersangka lainnya, yakni mantan Direktur Utama Pertamina Arifin Nawawi dan mantan Direktur Keuangan Alfred H
Rohimone, Kemas mengatakan, "Senin (12/11) agendanya." (Jumat : 9/11/2007)
Minggu, 28 Oktober 2007
Megawati Akan Lakukan Safari ke Jatim
[Antara News] - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, dijadwalkan akan melakukan safari ke sejumlah daerah di Jatim. Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi SH MHum, di Surabaya, Minggu, mengatakan safari Megawati dimulai pada November mendatang.
"Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan dialog langsung dengan rakyat Jatim guna melihat dukungan masyarakat terhadap rencana PDIP yang mendukung Ibu Megawati sebagai capres dalam Pilpres 2009," katanya.
Kusnadi mengatakan untuk melihat peluang Megawati dalam Pilpres mendatang, respon rakyat akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki langkah-langkah mendatang. "Kegiatan ini semata-mata lebih mendekatkan Ibu Mega dengan rakyat, sehingga nantinya kegiatan ini bukan partai yang melakukan," katanya. Kusnadi menampik kalau kegiatan tersebut untuk kepentingan Pilgub, apalagi untuk menentukan calon yang akan diberangkatkan PDIP.
Terkait kegiatan tersebut, Ketua DPD PDIP Jatim, Drs Sirmadji MPd, dan Kusnadi, telah dipanggil Megawati di Jakarta untuk melakukan koordinasi bersama sejumlah pengurus PDIP dari Jateng dan Jabar. Informasi dari Sekretariat DPD PDIP Jatim menyebutkan safari Megawati ke Jatim kabarnya juga untuk melihat langsung dukungan masyarakat Jatim terhadap Cagub dari PDIP.
Megawati nantinya akan memutuskan satu dari dua nama yang saat ini sudah ada di DPP PDIP, yakni Dr Soekarwo SH MHum, Sekdaprov Jatim, dan Ir Sutjipto, Ketua DPP PDIP, untuk ditetapkan sebagai Cagub dari PDIP pada Pilgub Jatim 2008. (*)
"Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan dialog langsung dengan rakyat Jatim guna melihat dukungan masyarakat terhadap rencana PDIP yang mendukung Ibu Megawati sebagai capres dalam Pilpres 2009," katanya.
Kusnadi mengatakan untuk melihat peluang Megawati dalam Pilpres mendatang, respon rakyat akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki langkah-langkah mendatang. "Kegiatan ini semata-mata lebih mendekatkan Ibu Mega dengan rakyat, sehingga nantinya kegiatan ini bukan partai yang melakukan," katanya. Kusnadi menampik kalau kegiatan tersebut untuk kepentingan Pilgub, apalagi untuk menentukan calon yang akan diberangkatkan PDIP.
Terkait kegiatan tersebut, Ketua DPD PDIP Jatim, Drs Sirmadji MPd, dan Kusnadi, telah dipanggil Megawati di Jakarta untuk melakukan koordinasi bersama sejumlah pengurus PDIP dari Jateng dan Jabar. Informasi dari Sekretariat DPD PDIP Jatim menyebutkan safari Megawati ke Jatim kabarnya juga untuk melihat langsung dukungan masyarakat Jatim terhadap Cagub dari PDIP.
Megawati nantinya akan memutuskan satu dari dua nama yang saat ini sudah ada di DPP PDIP, yakni Dr Soekarwo SH MHum, Sekdaprov Jatim, dan Ir Sutjipto, Ketua DPP PDIP, untuk ditetapkan sebagai Cagub dari PDIP pada Pilgub Jatim 2008. (*)
Senin, 22 Oktober 2007
Akbar Tandjung Tanggapi Positif Wacana Liga Bangsa
[Media Indonesia] - Mantan Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menilai wacana pembentukan Liga Bangsa bergulir menjelang Pemilu 2009 mendatang sebagai sesuatu hal positif. "Saya rasa sih baik ada koalisi semacam itu. Tapi, harus disamakan dulu platformnya dan program yang dimiliki harus bisa bertahan selama lima tahun", katanya di sela-sela menghadiri Pengajian dan Silaturahmi Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kartasura, Sukoharjo, Minggu (21/10).
Pernyataan tersebut ia kemukakan menanggapi wacana pembentukan Liga Bangsa yang digulirkan PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan PAN beberapa waktu lalu. Meski Akbar sendiri mengaku belum mengetahui secara persis bagaimana dan sudah sampai sejauh mana pembicaraan menyangkut wacana tersebut di antara ketiga partai politik itu.
Pembentukan koaliasi antara partai politik, menurut Akbar, sebetulnya bukanlah hal baru dalam dunia politik Indonesia. Pada 2004 silam, Partai Golkar yang saat itu masih berada di bawah kepemimpinannya juga sudah pernah menggalang kekuatan bersama PDI Perjuangan. Waktu itu, untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.
Tapi, ternyata usia Koaliasi Kebangsaan itu tidak bertahan lama. Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, membuat Partai Golkar kemudian mengalihkan dukungannya kepada pemerintah.
"Jadi, kalau sekarang ada pendekatan-pendekatan bisa saja. Komunikasi dalam bidang politik adalah satu hal yang wajar. Tetapi yang harus dilakukan pertama kali adalah menyamakan platform terlebih dulu", kata Akbar.
Jika nanti pasangan calon presiden yang diusung koaliasi ini terpilih, maka koaliasi bisa menjadi pendukung utama pemerintahan. Tetapi jika calon yang diusung kalah. Maka koaliasi ini harus tetap bertahan lima tahun untuk membangun kekuatan penyeimbang. Yaitu memperkuat fungsi-fungsi di DPR dan mengawasi kinerja pemerintahan. "Jadi, itulah intinya pembentukan koalisi. Harus disepakati dulu platform sebagai pedoman lima tahun. Jangan tergoda untuk masuk lagi ke pemerintahan", tambah Akbar. (22/10/07)
Pernyataan tersebut ia kemukakan menanggapi wacana pembentukan Liga Bangsa yang digulirkan PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan PAN beberapa waktu lalu. Meski Akbar sendiri mengaku belum mengetahui secara persis bagaimana dan sudah sampai sejauh mana pembicaraan menyangkut wacana tersebut di antara ketiga partai politik itu.
Pembentukan koaliasi antara partai politik, menurut Akbar, sebetulnya bukanlah hal baru dalam dunia politik Indonesia. Pada 2004 silam, Partai Golkar yang saat itu masih berada di bawah kepemimpinannya juga sudah pernah menggalang kekuatan bersama PDI Perjuangan. Waktu itu, untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.
Tapi, ternyata usia Koaliasi Kebangsaan itu tidak bertahan lama. Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, membuat Partai Golkar kemudian mengalihkan dukungannya kepada pemerintah.
"Jadi, kalau sekarang ada pendekatan-pendekatan bisa saja. Komunikasi dalam bidang politik adalah satu hal yang wajar. Tetapi yang harus dilakukan pertama kali adalah menyamakan platform terlebih dulu", kata Akbar.
Jika nanti pasangan calon presiden yang diusung koaliasi ini terpilih, maka koaliasi bisa menjadi pendukung utama pemerintahan. Tetapi jika calon yang diusung kalah. Maka koaliasi ini harus tetap bertahan lima tahun untuk membangun kekuatan penyeimbang. Yaitu memperkuat fungsi-fungsi di DPR dan mengawasi kinerja pemerintahan. "Jadi, itulah intinya pembentukan koalisi. Harus disepakati dulu platform sebagai pedoman lima tahun. Jangan tergoda untuk masuk lagi ke pemerintahan", tambah Akbar. (22/10/07)
Senin, 15 Oktober 2007
Pantaskah Kita Tidak Menghargai Mantan Presiden ?
[Indonesia Care Group] - Berita mengenai kegagalan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengunjungi korban gempa di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) untuk memberikan bantuan kepada korban gempa sungguh sangat memprihatinkan dan melukai hati rakyat. Akibatnya, hingga saat ini timbul tanda tanya besar : Mengapa pemerintah tidak menghargai mantan presidennya ? yang entah kapan akan dijawab pemerintah.
Seperti diberitakan luas, termasuk media kita ini, Danrem 032 Wirabraja Kolonel TNI Bambang Subagyo dan Danlanud Tabing Padang Letkol Pnb Sugiharto di Bandara Minangkabau Padang menyampaikan bahwa Mabes TNI melarang penggunaan helikopter yang akan digunakan oleh Megawati. Menurut Wasekjen PDIP Agnita Singadikane, sebenarnya awalnya dikatakan bisa terbang, tetapi kemudian ada pemberitahuan dari Cilangkap (Mabes TNI) tidak boleh digunakan.
Tentu saja pelarangan sangat mengherankan. Mengapa upaya warga negara yang kebetulan mantan Presiden ingin membantu korban bencana kok mesti dihalang-halangi seperti ini. Kasus ini dipastikan berpotensi menurunkan citra baik TNI yang selama ini dipelihara dengan baik. Oleh sebab itu, jika penyebab utamanya adalah oknum petinggi militer, sepantasnya dia diberikan sanksi militer – tentu saja setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam.
Dalam konteks ini, kita sepenuhnya mendukung mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suaidy Marasabessy yang menyatakan agar Mabes TNI menjelaskan alasan yang rasional mengenai pelarangan pesawat helikopter terhadap Megawati. Suaidy menyetakan hal demikian tentu bukan tanpa argumentasi. Menurutnya, kasus ini berpotensi menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan, sangat menghambat inisiatif rujuk nasional, serta menyuburkan dendam antar elit politik.
Pertanyaan kita selanjutnya, mengapa pemerintah membiarkan persoalan ini terjadi ? Bukankah pencitraan dan public relations yang selalu dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa pupus gara-gara kasus ini ? Oleh karena itu, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ada dua hikmah yang harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah dan warga.
Pertama, sebaiknya pemerintah tidak arogan dengan menutup mata dan telinga atas partisipasi warga terhadap korban bencana – apalagi pemerintah menolak bantuan asing. Sepanjang untuk kepentingan sosial hendaknya pemerintah mendukung upaya warga apalagi niatnya sangat mulia, yaitu membantu korban gempa. Kedua, marilah kita meningkatkan kesetikawanan sosial dengan saling tolong menolong dan bergotong royong antar sesama. Sudah saatnya kita tidak tergantung kepada pemerintah – anggap saja pemerintahan kita sekarang ini sedang tidak berfungsi normal. (Sumber : Kontan (26/9), Media Indonesia (27/9), Suara Pembaruan (28/9), Bisnis Indonesia (29/9), Koran Tempo (3/10), Majalah Trust (1-7/10), Majalah Tempo (7/10).
Seperti diberitakan luas, termasuk media kita ini, Danrem 032 Wirabraja Kolonel TNI Bambang Subagyo dan Danlanud Tabing Padang Letkol Pnb Sugiharto di Bandara Minangkabau Padang menyampaikan bahwa Mabes TNI melarang penggunaan helikopter yang akan digunakan oleh Megawati. Menurut Wasekjen PDIP Agnita Singadikane, sebenarnya awalnya dikatakan bisa terbang, tetapi kemudian ada pemberitahuan dari Cilangkap (Mabes TNI) tidak boleh digunakan.
Tentu saja pelarangan sangat mengherankan. Mengapa upaya warga negara yang kebetulan mantan Presiden ingin membantu korban bencana kok mesti dihalang-halangi seperti ini. Kasus ini dipastikan berpotensi menurunkan citra baik TNI yang selama ini dipelihara dengan baik. Oleh sebab itu, jika penyebab utamanya adalah oknum petinggi militer, sepantasnya dia diberikan sanksi militer – tentu saja setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam.
Dalam konteks ini, kita sepenuhnya mendukung mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suaidy Marasabessy yang menyatakan agar Mabes TNI menjelaskan alasan yang rasional mengenai pelarangan pesawat helikopter terhadap Megawati. Suaidy menyetakan hal demikian tentu bukan tanpa argumentasi. Menurutnya, kasus ini berpotensi menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan, sangat menghambat inisiatif rujuk nasional, serta menyuburkan dendam antar elit politik.
Pertanyaan kita selanjutnya, mengapa pemerintah membiarkan persoalan ini terjadi ? Bukankah pencitraan dan public relations yang selalu dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa pupus gara-gara kasus ini ? Oleh karena itu, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ada dua hikmah yang harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah dan warga.
Pertama, sebaiknya pemerintah tidak arogan dengan menutup mata dan telinga atas partisipasi warga terhadap korban bencana – apalagi pemerintah menolak bantuan asing. Sepanjang untuk kepentingan sosial hendaknya pemerintah mendukung upaya warga apalagi niatnya sangat mulia, yaitu membantu korban gempa. Kedua, marilah kita meningkatkan kesetikawanan sosial dengan saling tolong menolong dan bergotong royong antar sesama. Sudah saatnya kita tidak tergantung kepada pemerintah – anggap saja pemerintahan kita sekarang ini sedang tidak berfungsi normal. (Sumber : Kontan (26/9), Media Indonesia (27/9), Suara Pembaruan (28/9), Bisnis Indonesia (29/9), Koran Tempo (3/10), Majalah Trust (1-7/10), Majalah Tempo (7/10).
Langganan:
Postingan (Atom)
