Akbar Tandjung Tanggapi Positif Wacana Liga Bangsa

[Media Indonesia] - Mantan Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menilai wacana pembentukan Liga Bangsa bergulir menjelang Pemilu 2009 mendatang sebagai sesuatu hal positif. "Saya rasa sih baik ada koalisi semacam itu. Tapi, harus disamakan dulu platformnya dan program yang dimiliki harus bisa bertahan selama lima tahun", katanya di sela-sela menghadiri Pengajian dan Silaturahmi Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kartasura, Sukoharjo, Minggu (21/10).

Pernyataan tersebut ia kemukakan menanggapi wacana pembentukan Liga Bangsa yang digulirkan PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan PAN beberapa waktu lalu. Meski Akbar sendiri mengaku belum mengetahui secara persis bagaimana dan sudah sampai sejauh mana pembicaraan menyangkut wacana tersebut di antara ketiga partai politik itu.

Pembentukan koaliasi antara partai politik, menurut Akbar, sebetulnya bukanlah hal baru dalam dunia politik Indonesia. Pada 2004 silam, Partai Golkar yang saat itu masih berada di bawah kepemimpinannya juga sudah pernah menggalang kekuatan bersama PDI Perjuangan. Waktu itu, untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.
Tapi, ternyata usia Koaliasi Kebangsaan itu tidak bertahan lama. Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, membuat Partai Golkar kemudian mengalihkan dukungannya kepada pemerintah.

"Jadi, kalau sekarang ada pendekatan-pendekatan bisa saja. Komunikasi dalam bidang politik adalah satu hal yang wajar. Tetapi yang harus dilakukan pertama kali adalah menyamakan platform terlebih dulu", kata Akbar.

Jika nanti pasangan calon presiden yang diusung koaliasi ini terpilih, maka koaliasi bisa menjadi pendukung utama pemerintahan. Tetapi jika calon yang diusung kalah. Maka koaliasi ini harus tetap bertahan lima tahun untuk membangun kekuatan penyeimbang. Yaitu memperkuat fungsi-fungsi di DPR dan mengawasi kinerja pemerintahan. "Jadi, itulah intinya pembentukan koalisi. Harus disepakati dulu platform sebagai pedoman lima tahun. Jangan tergoda untuk masuk lagi ke pemerintahan", tambah Akbar. (22/10/07)